Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka pengesahan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Dalam pidato penutup, Sri Mulyani mengungkapkan pemikiran Soemitro Djojohadikoesoemo, ayah dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengenai trilogi pembangunan.
“Perekonomian harus dijaga untuk mencapai tiga keseimbangan yakni pertumbuhan, pemerataan dan menjaga stablitas,” ungkapnya di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (19/9/2024)
Hal ini sesuai dengan yang sudah terlaksana dalam APBN selama 10 tahun terakhir. Termasuk pada tahun pertama Prabowo sebagai Presiden, DPR telah menyetujui yang bernilai Rp 3.621,31 triliun.
Menurut Sri Mulyani, dalam perwujudan tiga keseimbangan tersebut, APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal yang harus dijaga kesehatan dan keberlanjutannya sehingga mampu melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia secara efektif dan berkeadilan.
“Sesuai mandatnya, APBN sebagai instrumen keuangan negara utama adalah instrumen andalan untuk mendorong pertumbuhan pemerataaan atau keadilan sosial dan menjaga stabilitas,” ujarnya.
Berikut Asumsi Makro dalam RAPBN 2025
Pertumbuhan ekonomi 5,2%
Inflasi 2,5%
Kurs Rp16.000/US$
SBN 10 Tahun 7%
Indonesian Crude Price (ICP) US$ 82 per barel
Lifting minyak 605.000 barel per hari
Lifting gas 1,005 juta boepd
Tingkat Kemiskinan 7-8%
Tingkat Kemiskinan Ekstrem 0
Gini Rasio 0,379-0,382
Tingkat Pengangguran 4,5-5%
Indeks Modal Manusia 0,56
Nilai Tukar Petani 115-120
Nilai Tukar Nelayan 105-108
Postur APBN
Pendapatan Negara Rp 3.006,12 triliun
Penerimaan Pajak Rp 2.189,30 triliun
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 513,64 triliun.
Penerimaan Bea Cukai Rp 301,6 triliun
Belanja negara Rp 3.621,31 triliun
Belanja pemerintah pusat Rp 2.701,44 triliun
Belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp 1.094,55 triliun
Belanja non-K/L Rp 1.606,78 triliun
Transfer ke Daerah (TKD) Rp 919,87 triliun.
Keseimbangan primer Rp 633,31 triliun
Defisit Rp 616,86 triliun atau 2,53% terhadap PDB