Pada Sabtu (28/9) waktu setempat, Hizbullah mengatakan pihaknya meluncurkan rudal jarak jauh dari Lebanon menuju wilayah Yerusalem.
Pasukan Pertahanan Israel mengkonfirmasi sirene telah berbunyi di Yerusalem setelah peluncuran tersebut.
“Beberapa saat yang lalu, sirene dibunyikan di wilayah Yerusalem setelah peluncuran dari Lebanon menuju wilayah Israel,” kata perwakilan Pasukan Pertahanan Israel (IDF), dikutip dari CNN International, Minggu (29/9/2024).
IDF mengatakan proyektil yang diluncurkan dari Lebanon telah mendarat di Tepi Barat.
Proyektil tersebut jatuh di daerah Mitzpe Hagit di wilayah pendudukan, menurut IDF. Militer mengatakan layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan sedang bekerja untuk memadamkan api.
Layanan darurat Israel Magen David Adom mengatakan pihaknya mengirim tim ke tiga lokasi dan sejauh ini tidak ada korban jiwa.
Tepi Barat adalah wilayah yang terletak antara Israel dan Yordania, rumah bagi 3,3 juta warga Palestina yang hidup di bawah pendudukan militer Israel.
Wilayah ini juga merupakan rumah bagi lebih dari 700.000 pemukim Yahudi Israel, yang kehadirannya dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional.
Sebelumnya, Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Beirut pada Jumt dan Sabtu. Aksi itu menewaskan pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah.
Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan setidaknya ada 33 orang yang terbunuh dan 195 orang terluka akibat serangan Israel.
Beberapa serangan Israel terjadi di daerah padat penduduk, meratakan bangunan tempat tinggal.
Israel mengatakan Hizbullah menyimpan senjata di gedung-gedung sipil dan menuduh kelompok tersebut menggunakan penduduk sebagai “perisai manusia”. Hizbullah telah membantah klaim Israel.
Warga sipil Lebanon mengatakan mereka tidak dapat mengindahkan peringatan militer Israel untuk menghindari tempat-tempat di mana Hizbullah beroperasi, karena kelompok tersebut adalah organisasi yang sangat tertutup. Kementerian Kesehatan mengatakan lebih dari 1.000 orang telah terbunuh sejak serangan Israel meningkat pekan lalu.
Sayyed Hassan Nasrallah, pemimpin Hizbullah yang sudah lama dikenal sebagai simbol perlawanan, dinyatakan tewas. Kelompok yang disokong Iran ini mengkonfirmasi kematian Nasrallah setelah Israel mengklaim berhasil membunuhnya dalam serangan udara di Beirut. Kematian Nasrallah menjadi pukulan telak bagi Hizbullah, yang tengah berjuang menghadapi gempuran bertubi-tubi dari Israel. Bagi Iran, kehilangan sosok sentral seperti Nasrallah di “Poros Perlawanan” tentu menjadi kemunduran besar.
Pada 24 September, sebuah serangan udara menghantam pinggiran selatan Beirut, menewaskan Ibrahim Qubaisi, komandan yang dikenal memimpin divisi roket Hezbollah. Informasi ini disampaikan oleh dua sumber keamanan di Lebanon.
Ibrahim Aqil, komandan operasi Hizbullah sekaligus anggota dewan militer tertinggi kelompok tersebut, juga tewas dalam serangan udara Israel pada 20 September di kawasan yang sama. Aqil, yang juga menggunakan nama alias Tahsin dan Abdelqader, pernah dituding oleh Amerika Serikat terlibat dalam pengeboman truk di Kedutaan Besar AS di Beirut tahun 1983 yang menewaskan 63 orang, serta serangan barak Marinir AS yang menewaskan 241 personel enam bulan kemudian.
Ahmed Wahbi, komandan yang pernah memimpin pasukan khusus Radwan dalam perang Gaza, tewas dalam serangan Israel pada 20 September. Ia terbunuh bersama beberapa komandan puncak lainnya dalam serangan yang menghantam pinggiran Beirut.
Pada 30 Juli, Israel melancarkan serangan udara di Beirut yang menewaskan Fuad Shukr, tangan kanan Hassan Nasrallah dan salah satu komandan militer tertinggi Hezbollah. Shukr telah menjadi figur penting dalam Hezbollah sejak organisasi ini dibentuk oleh Garda Revolusi Iran lebih dari empat dekade lalu. Amerika Serikat sempat memberlakukan sanksi terhadap Shukr pada 2015 karena dugaan keterlibatannya dalam pengeboman barak Marinir AS di Beirut tahun 1983.
Serangan udara Israel pada 3 Juli menewaskan Mohammed Nasser, yang menurut Israel bertanggung jawab atas penembakan roket dari Lebanon selatan ke wilayah Israel. Nasser adalah komandan senior Hizbullah yang memimpin operasi di perbatasan.
Taleb Abdallah, seorang komandan lapangan senior Hezbollah, tewas pada 12 Juni dalam serangan yang dilakukan Israel. Israel mengklaim serangan ini berhasil menghancurkan pusat komando Hizbullah di Lebanon selatan.
Meski di bawah Kementan, Sudaryono mengatakan, tidak akan mengubah organisasi perusahaan plat merah tersebut.
“Kementan perlu menjadi leading sector pangan, mulai dari hulu hingga ke hilir. Sebab, selama ini lembaga-lembaga di bidang pangan terkesan berjalan sendiri-sendiri,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (27/9/2024).
“Kita ingin bagaimana, ini kita tidak mengubah organisasi. Intinya organisasi tetap ada di situ semua tapi ‘Ketua Kelasnya’ adalah Menteri Pertanian. Karena selama ini pupuknya yang ngurus Menteri BUMN, perdagangan pupuknya Menteri Perdagangan. Kemudian si petani yang ngurus pertanian. Begitu panen Bulog punya BUMN lagi. Kita tidak bisa perintah Bulog untuk menyerap hasil panen petani,” cetus Sudaryono.
Usulan itu rencananya bakal diajukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan pertanian yang akan dilakukan pada tahun depan. Perpres itu diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian nasional. Sementara di hilir, stabilitas harga dan pasokan pangan dapat terjaga dengan baik.
“Tahun depan kita coba mengajukan Peraturan Presiden di mana nanti Pupuk Indonesia, termasuk Bulog dan Kementerian Pertanian menjadi satu (perintah di bawah Kementan),” ungkapnya.
Di sisi lain, dia meminta, Pupuk Indonesia sebagai perusahaan negara tidak hanya mencari keuntungan saja. Tetapi juga bertanggungjawab dalam menggenjot produktivitas pertanian nasional.
“Apalagi, alokasi kuota pupuk subsidi di tahun 2024 telah ditambah dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Sehingga hal ini akan memberikan rasa optimistis dalam mewujudkan swasembada pangan,” tukasnya.
“Tanggung jawab Pupuk Indonesia tidak hanya cari untung, tapi bagaimana juga tanggung jawab produktivitas pertanian kita naik,” pungkas Sudaryono.
Foto: Sejumlah kendaraan antre untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di SPBU kawasan Jakarta, Rabu (1/3/2023). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, saat ini pihaknya tengah mendalami lebih lanjut untuk menemukan mekanisme yang tepat agar distribusi BBM subsidi lebih rapi dan tepat sasaran.
“Kita sedang dalami untuk melihat bahwa seperti apa sih tujuan pemerintah agar BBM ini diterima oleh yang berhak, sesuai dengan kebutuhannya. Untuk menuju ke sana, sedang dicari mekanisme yang pas agar tidak membuat, apa namanya, biar distribusinya rapilah di lapangan,” ucap Agus ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (27/9/2024).
Agus mengakui, apabila hasil evaluasi terkait kebijakan pengetatan subsidi BBM tidak segera diselesaikan, ada kemungkinan kebijakan tersebut tidak akan diterapkan pada pemerintahan Presiden Jokowi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapannya kemungkinan akan bergeser ke pemerintahan berikutnya.
“Ya, kalau kita selesai evaluasinya dan semua sepakat, ya bisa aja. Jadi, intinya itu sampai kesiapannya,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan aturan mengenai siapa saja yang berhak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar Subsidi masih dalam pembahasan.
Oleh sebab itu, menurutnya aturan yang akan termuat di dalam Peraturan Menteri ESDM itu belum akan terbit dalam waktu dekat ini. Hal ini sekaligus mengoreksi pernyataan Bahlil sebelumnya yang sempat menyebut bahwa semula aturan ini akan diberlakukan mulai 1 Oktober 2024.
“Feeling saya belum (Oktober). Feeling saya belum,” kata Bahlil ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/9/2024).
Bahlil mengatakan pihaknya masih membahas aturan ini secara detail, sehingga dapat mencerminkan asas keadilan. Mengingat, selama ini penyaluran BBM bersubsidi masih belum tepat sasaran.
“Apa yang saya maksudkan keadilan? Targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran. Formulasinya seperti apa? Harus sampai di tingkat petani, nelayan. Nah, karena itu sekarang kita lagi godok,” kata dia.
Beberapa waktu lalu, Bahlil menargetkan pelaksanaan pengetatan kriteria pengguna BBM subsidi ini akan diberlakukan mulai 1 Oktober 2024 ini. Aturan tersebut nantinya akan termuat di dalam Peraturan Menteri ESDM.
“Memang ada rencana begitu (1 Oktober). Karena begitu aturannya keluar, Permen-nya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas,” kata Bahlil ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (27/8/2024).
Berdasarkan informasi yang diterima CNBC Indonesia, pemerintah sempat berencana kriteria pengguna BBM subsidi akan ditentukan berdasarkan kapasitas mesin mobil atau Cubicle Centimeter (CC). Adapun untuk yang masih berhak mengisi BBM Solar subsidi maksimal mobil dengan kapasitas mesin 2.000 CC, sementara BBM Pertalite maksimal 1.400 CC.
Artinya, mobil di atas 2.000 CC tidak akan berhak mengisi BBM Solar subsidi dan mobil di atas 1.400 CC tidak akan diizinkan mengisi BBM Pertalite.
Batalnya rencana pengetatan kriteria pengguna BBM subsidi ini selang sepekan sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar anggota kabinetnya tidak mengeluarkan kebijakan yang ekstrem jelang pergantian pemerintahan.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna terakhir pada Jumat (13/09/2024) di IKN, Kalimantan Timur, Presiden Jokowi meminta kepada para Menteri Kabinet Indonesia maju untuk tidak membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrem, khususnya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Jokowi meminta untuk menjaga situasi yang kondusif demi stabilitas untuk tetap tumbuh dalam melakukan pembangunan. Hal ini untuk memastikan untuk tidak ada riak-riak gejolak sampai pada pemerintahan berikutnya atau dalam hal ini pemerintahan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.
“Artinya kita harus bisa menjaga daya beli masyarakat, jaga inflasi, jaga pertumbuhan, jaga keamanan, jaga ketertiban, dan jangan membuat kebijakan2 yang ekstrim terutama yang berkaitan dalam hajat orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak,” ungkap Jokowi di Sidang Kabinet Paripurna terakhir di IKN, Jumat (13/9/2024).
CEO Telegram Pavel Durov menilai, perubahan pada ketentuan layanan dan kebijakan privasi bisa mencegah penjahat.
“Meskipun 99,999% pengguna Telegram tidak ada hubungannya dengan kejahatan, 0,001% yang terlibat dalam aktivitas terlarang menciptakan citra buruk bagi seluruh platform, membahayakan kepentingan hampir satu miliar pengguna kami,” kata Durov dalam posting di saluran Telegram, dikutip dari BBC, Selasa (24/9/2024).
Pengumuman tersebut menandai perubahan signifikan bagi Durov, salah satu pendiri platform kelahiran Rusia yang ditahan oleh otoritas Prancis Agustus lalu saat baru tiba di bandara Paris.
Beberapa hari setelah ditanah, jaksa mendakwanya dengan tuduhan mengizinkan aktivitas kriminal di platform pesan instan tersebut.
Tuduhan terhadapnya termasuk keterlibatan dalam menyebarkan gambar pelecehan anak dan perdagangan narkoba. Ia juga didakwa karena tidak mematuhi penegakan hukum.
Durov membantah tuduhan tersebut dan mengecam pihak berwenang tak lama setelah penangkapannya. Saat itu ia mengatakan bahwa menuduhnya bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh pihak ketiga di Telegram merupakan hal yang salah.
Para kritikus mengatakan Telegram telah menjadi sarang misinformasi, pornografi anak, dan konten terkait teror, karena aplikasi tersebut memungkinkan 200.000 anggota tergabung dalam satu grup
Penangkapan kepala eksekutif berusia 39 tahun tersebut telah memicu perdebatan tentang masa depan perlindungan kebebasan berbicara di internet.
Setelah penahanan Durov, banyak orang mulai mempertanyakan apakah Telegram benar-benar tempat yang aman bagi para pembangkang politik.
Peneliti senior di Citizen Lab, Universitas Toronto John Scott-Railton mengatakan, perubahan kebijakan terbaru ini sudah membuat banyak kekhawatiran di kalangan komunitas pengguna Telegram.
“Banyak yang sekarang mencermati pengumuman Telegram dengan pertanyaan mendasar, apakah ini berarti platform tersebut akan mulai bekerja sama dengan pihak berwenang di rezim yang represif?,” ujar John.
John menyebut, Telegram belum memberikan banyak kejelasan tentang bagaimana perusahaan akan menangani tuntutan dari para otoritas Prancis.
Pakar keamanan siber itu mengatakan bahwa meskipun Telegram telah menghapus beberapa kelompok, sistemnya jauh lebih lemah dalam memoderasi konten ekstremis dan ilegal dibandingkan perusahaan media sosial dan aplikasi messenger pesaing.
Menurut laporan, sebelum perluasan kebijakan baru-baru ini, Telegram hanya akan menyediakan informasi tentang tersangka teror.
Durov mengatakan bahwa aplikasi tersebut sekarang menggunakan tim moderator khusus yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menyembunyikan konten bermasalah dalam hasil pencarian.
Melalui akun Instagram pribadinya (@triawanmunaf), Triawan menyebut bahwa Abdee baru saja dipindahkan dari ruang ICU ke ruang perawatan biasa. Namun, ayah dari Sherina Munaf itu tak mengungkapkan penyakit penyebab Abdee dirawat di rumah sakit.
“Dokter Alanis adalah putri tercinta @abdeenegara yang dalam kesibukannya tetap menemani dan merawat ayahanda tercintanya. Semoga mereka selalu diberkati Allah SWT,” tulis Triawan, dikutip Selasa (24/9/2024).
“Sore ini Calon Gubernur DKI, Mas Pram juga menyempatkan diri menjenguk Abdee yang baru saja dipindahkan dari ruang ICU ke ruang perawatan biasa. Get Well Soon @abdeenegara,” sambung Triawan melalui takarir (caption).
Dalam unggahan tersebut, Abdee tampak berbaring di atas ranjang rumah sakit saat dijenguk oleh Calon Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Triawan Munaf, dan seniman Buddy Ace dan Ulin Yusron.
Meskipun belum diketahui penyebab Abdee Slank masuk rumah sakit, musisi berusia 56 tahun itu sempat mengalami gagal ginjal dan menjalani operasi transplantasi ginjal baru pada 2016 lalu.
Foto: Petugas kepolisian memeriksa barang tekstil dan produk tekstil impor ilegal di Kawasan Industri Jatake, Kota Tangerang, Banten, Senin (23/9/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut adanya indikasi menunggu atau wait and see dari para importir untuk memasukkan barangnya ke Tanah Air. Hal ini sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Rusmin Amin saat ditemui di Gudang Karpet di Kawasan Industri Jatake, Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten hari ini, Senin (23/9/2024).
“Kalau laporan dari beberapa K/L (kementerian/ lembaga), ini istilahnya seolah-olah ada wait and see mereka ini untuk masukin barang ke Indonesia, karena adanya Satgas. Info ini dari Bareskrim Polri,” kata Rusmin.
“Saya dapat info mereka wait and see. (Tapi kalau misal masuknya tahun depan) ya mungkin bisa saja ternyata ini susah, jadi mereka harus ngurus dokumen sesuai peraturan,” tambahnya.
Di sisi lain, Rusmin mengaku yakin, importir akan tetap mematuhi ketentuan berlaku, sehingga tidak ada lagi impor ilegal yang masuk ke Tanah Air bahkan ketika masa tugas Satgas selesai.
Meski begitu, imbuh dia, pihaknya akan terus memantau perkembangan data impor yang masuk pasar RI. Jika tren menunjukkan ada penurunan masuknya barang impor ilegal, maka masa tugas Satgas tersebut akan selesai sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni selesai di akhir tahun 2024 ini.
“Ya kan pasti kita juga lihat, nggak hanya sekedar meng-cut. Tapi juga lihat tren datanya seperti apa. Kalau memang nanti misal menurun atau dianggap aman (maka, masa tugas Satgas selesai akhir tahun ini). Lihat perkembangan yang ada,” ujarnya.
Anggota Satgas Pengawasan Impor Ilegal
Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengesahkan pembentukan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor pada hari Jumat, 19 Juli 2024. Satgas pengawasan impor tersebut telah resmi bekerja pada hari Selasa, 23 Juli 2024 lalu.
Zulhas mengatakan dasar hukum pembentukan Satgas ini ialah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 38 ayat 1, bahwa pemerintah mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pasal 139 ayat 3, bahwa menteri mempunyai wewenang melakukan pengawasan di bidang perdagangan di tingkat nasional.
“Satgas ini beranggotakan 11 Kementerian dan Lembaga (K/L), yaitu Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), BIN (Badan Intelijen Nasional), BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), Bakamla (Badan Keamanan Laut), TNI Angkatan Laut, dan dinas provinsi kabupaten/kota yang membidangi perdagangan,” ungkapnya.
Zulhas menyebutkan tujuan dibentuknya Satgas, sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan langkah strategis dan pengawasan penanganan masalah impor, menciptakan kondisi yang efektif dalam pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya.
Sementara untuk tugas dan fungsi Satgas ini, lanjutnya, untuk melakukan inventarisasi permasalahan pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor. Kemudian, penetapan sasaran program dan prosedur kerja, melakukan pemeriksaan perizinan berusaha atau persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, termasuk Standar Nasional Indonesia atau SNI, dan pajak.
Selain itu, Zulhas mengatakan, Satgas juga memiliki tugas melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha terkait dengan dugaan pelanggaran. “Tentu tindakan hukum sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Zulhas.
Adapun jenis-jenis barang yang akan diawasi oleh Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor diantaranya, tekstil dan produk tekstil (TPT), produk tekstil lainnya, elektronik, alas kaki, pakaian, keramik, sampai dengan produk kecantikan.
Rancangan strategis supaya Indonesia bisa keluar dari status middle income trap selama puluhan terakhir ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan The International Seminar ASEAN Global Development and the Middle Income Trap and Growth Academy ASEAN.
“Bagaimana kita dapat merumuskan strategi untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah,” kata Sri Mulyani saat menyampaikan pidato kunci dalam acara tersebut di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (23/9/2024).
Sri Mulyani mengakui, diskusi terkait dengan upaya Indonesia bisa keluar dari middle income trap sebetulnya telah sering dan sangat lama dilakukan. Pemerintahan Presiden Joko Widodo saja kata dia 10 tahun terakhir sebetulnya mengeluarkan fokus kebijakan untuk bisa mengeluarkan Indonesia dari status middle income trap tersebut.
“Karena selama 10 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, tema keluar dari jebakan pendapatan menengah telah menjadi tema utama serta arah kebijakan pemerintah,” ucap Sri Mulyani.
Namun, selama 10 tahun terakhir itu pula Indonesia belum mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, sebab Bank Dunia masih menjadikan Indonesia sebagai negara yang berstatus berpendapatan menengah atas atau Upper Middle-Income Country.
Status itu diperoleh Indonesia setelah Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia tercatat naik sebesar 9,8% menjadi US$ 4.580 di 2022. Namun, untuk bisa mencapai status negara berpendapatan tinggi atau negara maju, GNI per kapita harus mencapai US$ 13.845 lebih.
Sri Mulyani mengakui, untuk keluar dari middle income trap memang tidaklah mudah, maka harus ada strategi yang lebih jitu untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan berpendapatan tinggi ke depan. Apalagi, ia menekankan, saat ini merupakan momen kritis bagi Indonesia untuk bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.
“Ini adalah momen yang sangat kritis bagi sebuah negara dengan komposisi demografi yang muda, dan pada saat yang sama memiliki sumber daya alam yang besar, serta terletak secara strategis dalam lalu lintas internasional maupun geopolitik,” ucap Sri Mulyani.
Ia juga menekankan, sebetulnya upaya Indonesia untuk menjadi negara maju telah dilakukan pemeirntah sejak era pemerintahan Presiden Soeharto melalui kebijakan pembangunan terencana berkelanjutan, seperti Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repilita.
Namun, Sri Mulyani menekankan, kebijakan pembangunan itu tidak cukup untuk mempercepat Indonesia bisa keluar dari middle income trap. Menurutnya yang menjadi kunci kritis ialah mendorong produktivitas tenaga kerja, melalui pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja.
“Bagaimana investasi dan faktor produksi di dalam negeri dapat bersama-sama menciptakan hasil yang lebih produktif dalam hal output, namun juga dalam kualitas hidup dan lapangan kerja. Dan sekarang, secara global kita menghadapi perubahan iklim, kita juga harus peduli pada bumi,” ucapnya.
Oleh sebab itu, ia menekankan, penting bagi pemerintah dan lembaga internasional seperti Bank Dunia untuk memformulasi lebih rinci strategi-strategi untuk bisa mengeluarkan negara-negara yang terjebak dalam middle income trap bisa keluar secepatnya dari status itu sebelum menuanya demografi.
“Modal manusia sangat penting, tetapi pendidikan dan kesehatan sebagai garis besar tidak akan cukup. Diskusi harus lebih mendalam. Pendidikan seperti apa? baik dari segi konten, proses, terutama dengan teknologi digital sekarang, yang benar-benar dapat meningkatkan kualitas modal manusia? ” tutur Sri Mulyani.
Bank Dunia sendiri mencatat, sejak 1990, hanya ada 34 negara yang berhasil keluar dari middle income trap sedangkan 108 negara lainnya terjebak dalam status negara itu. Yang lebih buruk ialah laju pertumbuhan makin lambat di negara-negara berkembang karena permasalahan utang, populasi yang menua, hingga munculnya kebijakan proteksionisme global.
Untuk bisa mendorong negara keluar dari jebakan itu, Bank Dunia melalui The World Development Report 2024 sebetulnya telah mendesak negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah untuk mengadopsi teknologi modern dan negara-negara berpenghasilan menengah ke atas untuk berfokus pada inovasi.
Kabarnya emas batangan tersebut tersimpan di Bank Swiss. Emas itu kemudian dipinjam Presiden Amerika Serikat (AS) John F. Kennedy pada 1963 untuk pembangunan Paman Sam.
Lantas, seperti apa faktanya?
Jika mengacu pada data-data sejarah, tampaknya Soekarno tidak memiliki harta sebanyak itu. Sejarah memaparkan bahwa selama menjadi Presiden Soekarno hidup kesulitan. Hal ini diungkap oleh Soekarno sendiri dalam wawancaranya kepada jurnalis AS, Cindy Adams.
Soekarno menyebut kalau gajinya selama jadi presiden hanya US$ 220. Dia pun tidak memiliki rumah dan tanah. Karenanya, wajar apabila dia hidup dari istana ke istana yang dimiliki negara.
Bahkan, tutur Soekarno, dia pernah dibelikan piyama oleh duta besar saat kunjungan ke luar negeri. Duta besar itu merasa kasihan karena Sukarno memakai baju tidur yang sudah robek.
“Adakah Kepala Negara yang melarat seperti aku dan sering meminjam-minjam dari ajudannya?” kata Sukarno kepada Cindy Adams dalam Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia (1964).
Masih mengutip wawancara dengan Cindy Adams, saking miskinnya, Soekarno bahkan pernah hampir diberi gedung secara patungan oleh rakyat. Namun, dia menolak dengan alasan tidak ingin merepotkan.
Putra pertama Soekarno, Guntur Soekarnoputra, membenarkan pernyataan ayahnya itu. Dalam kolom opini di Media Indonesia yang diterbitkan 26 September 2020, Guntur menyebut jika Soekarno, sejak sebelum sampai jadi presiden, kantongnya selalu tipis.
Ia juga menyebut tak heran kalau ayahnya kerap meminjam uang kepada sahabatnya sejak zaman pergerakan, salah satunya Agoes Moesin Dasaad.
“Sebagai presiden, Bung Karno adalah presiden yang paling miskin di dunia ini. Ia tidak punya tanah, tidak punya rumah, apalagi logam-logam mulia seperti yang digembar-gemborkan orang selama ini,” kata Guntur.
Sejarawan Indonesia, Ong Hok Ham, juga membantah rumor harta segunung Sukarno. Lewat tulisan Kuasa dan Negara (1983), Ong mematahkan cerita itu dan memberi fakta sejarah sesungguhnya. Salah satunya terkait cerita Soekarno mewarisi kekayaan kerajaan Mataram Islam.
Kata Ong, tidak mungkin ada seseorang mewarisi harta dari kerajaan kuno. Apalagi mewariskan batangan emas. Masalahnya, harta kerajaan kuno tidak sebesar yang dibayangkan. Apalagi saat itu, Mataram Islam disebut masih punya utang kepada VOC.
Ong juga menyebut kalau kisah harta Soekarno sebenarnya bisa dipatahkan dengan argumen sederhana: jika punya emas, seharusnya Soekarno tidak melarat hingga akhir hayatnya. Ini artinya cerita harta karun emas batangan presiden pertama Indonesia yang selama ini dipercaya tidak benar.
Tupperware Brands resmi bangkrut. Selasa malam waktu setempat setelah perusahaan telah mengajukan perlindungan kebangkrutan di Delaware, Amerika Serikat (AS).
Manajemen mengatakan telah mengalami kerugian yang meningkat karena turun drastisnya permintaan. Penjualannya merosot dalam beberapa tahun terakhir di tengah strategi baru perusahaan menempatkan lebih banyak produknya di toko ritel dan platform penjualan daring.
Di masa lalu, kerap ada “Pesta Tupperware” yang mempertemukan para penjual dengan pembeli melalui demo di mana konsumen bisa mencoba langsung produk-produk yang dijajakan. Namun strategi itu, menurut perusahaan tersebut, kini gagal menjangkau konsumen modern.
“Perusahaan tersebut memiliki utang sebesar US$812 juta (sekitar Rp 12,4 juta triliun),” bunyi berkas pengadilan dikutip Reuters, dikutip Kamis (19/9/2024).
“Para pemberi pinjaman baru telah berupaya menggunakan posisi utang mereka untuk menyita aset Tupperware termasuk kekayaan intelektualnya seperti mereknya, yang mendorong perusahaan untuk mencari perlindungan kebangkrutan,” kata perusahaan dimuat laman yang sama.
Berita ini membawa kenangan bagi banyak orang, terutama ibu-ibu yang mengandalkan Tupperware untuk menyimpan makanan dan juga menjualnya sebagai usaha sampingan.
Selama beberapa dekade, Tupperware telah menjadi bagian penting dalam kehidupan perempuan di seluruh dunia.
Menurut Wall Street Journal, fenomena ini dikenal dengan istilah generikisasi, ketika merek menjadi sangat populer hingga namanya digunakan untuk merujuk pada produk secara umum. Contohnya adalah penggunaan kata Aqua untuk air mineral kemasan atau Indomie untuk mie instan.
Generikisasi ini bisa menjadi salah satu faktor kejatuhan Tupperware. Meskipun menjadi wadah makanan favorit ibu-ibu, Tupperware kini terpuruk di tengah persaingan yang mereka ikut ciptakan.
Di saat Tupperware berjuang mempertahankan bisnisnya, merek-merek lain di sektor peralatan makan dan minum terus berkembang dan bersaing di pasar.
Berikut beberapa merek yang kini mendominasi setelah penurunan Tupperware:
1. LocknLock
Merek dari Korea Selatan ini telah menjadi pesaing kuat Tupperware. LocknLock dikenal dengan material berkualitas tinggi, desain modern, dan kedap udara. Produk ini, baik dari plastik bebas BPA maupun kaca tahan panas, cocok untuk penyimpanan makanan serta microwave. Dengan desain ramah lingkungan dan minimalis, LocknLock semakin diminati konsumen milenial.
