BLOGSPORTS

Saat ini penyebaran cacar monyet atau mpox mengkhawatirkan. Sebab penyakit akibat virus monkeypox ini disebut akan menjadi the next pandemi sehingga membuat masyarakat takut.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sendiri telah menetapkan mpox sebagai darurat kesehatan global atau public health emergency of international concern (PHEIC).

Wabah ini dipicu oleh varian baru virus mpox, clade 1b, yang menimbulkan kekhawatiran global karena penyebarannya yang cepat dan minimnya informasi mengenai jenis ini. Penyakit ini menyebar melalui kontak dekat, termasuk kontak seksual.

Penyebaran Mpox ini telah menyebar ke berbagai penjuru dunia selain Kongo, seperti Swedia, Thailand, Burundi, Kenya, Rwanda, dan Uganda.

Tidak hanya kalangan dewasa, kasus penularan Mpox tetap bisa menyerang anak-anak. UNICEF menyampaikan lebih dari setengah kasus mpox dan hampir 80% kematian mpox Republik Demokratik Kongo terjadi pada anak.

Di Burundi, hampir 60% kasus mpox adalah anak dan remaja di bawah 20 tahun, di mana 21% kasus berusia dibawah 5 tahun.

Berikut adalah beberapa alasan kenapa kasus mpox banyak menyerang anak menurut Prof Tjandra Yoga Aditama selaku Direktur Pascasarjana Universitas YARSI yang juga mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara.

1. Karena clade 1b mpox sekarang ini ternyata menular pada berbagai kelompok umur, termasuk anak-anak.
2. Kenyataan bahwa di beberapa negara Afrika memang sedang dilanda konflik dan juga munculnya pengungsi dengan berbagai masalahnya.
3. Terjadinya kurang gizi pada sebagian anak di sana.
4. Terjadinya berbagai penyakit lain yang juga melanda, yang tentu berpengaruh terhadap kemungkinan tertular mpox. Beberapa penyakit yang dihadapi di Afrika sekarang ini antara lain adalah kolera, polio, wabah campak di Burundi, dll.
5. Ada juga faktor rendahnya angka cakupan imunisasi di beberapa negara Afrika itu.
6. Keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk diagnosis dan pengobatannya.
7. Relatif rendahnya kesadaran kesehatan masyarakat karena menghadapi berbagai masalah sosial lainnya dalam kehidupan sehari-hari.
8. Anak-anak biasanya main ramai-ramai bersama yang memudahkan kontak langsung satu dengan lainnya.
9. Kenyataan beberapa anak-anak tidur dan tempat tidur yang sama berdesakan di rumah yang relatif sempit disana, yang juga lebih memungkinkan kontak penularan terjadi.

Menurut dia, negara Afrika seperti Kongo mulai mengkaji kemungkinan vaksinasi pada anak-anak dengan risiko tinggi di negaranya, bersama kegiatan pengendalian lainnya.

“Tentu kita berharap agar mpox dapat dikendalikan di dunia, baik pada dewasa maupun anak-anak. Semoga rakyat dan bangsa kita -termasuk anak-anak- dapat terlindungi dari bahaya penyakit ini, dan untuk ini maka upaya yang terbaik perlu dilakukan,” katanya.

Pemerintah akan untuk mengubah subsidi KRL Jabodetabek. Rencananya, pemerintah bakal menerapkan subsidi KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai 2025. Apakah dengan rencana kebijakan baru ini, tarif KRL Jabodetabek akan naik?

Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan sudah buka suara soal skema pemberian subsidi KRL Jabodetabek menggunakan NIK di 2025. Menurutnya, skema ini masih dalam pembahasan termasuk rencana penyesuaian tarif KRL Jabodetabek.

“Sebagai informasi, rencana ini merupakan bagian dari upaya DJKA dalam melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran. Guna memastikan agar skema tarif ini betul-betul tepat sasaran, saat ini kami masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait. Nantinya skema ini akan diberlakukan secara bertahap, dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan,” ungkap Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal dalam keterangannya, Kamis (29/8/2024).

Kemenhub juga akan membuka diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan skema tarif yang akan diberlakukan tidak memberatkan pengguna jasa layanan KRL Jabodetabek.

“Diskusi publik ini akan dilakukan setelah skema pentarifan selesai dibahas secara internal, dan merupakan bagian dari sosialisasi kepada masyarakat,” kata Risal.

Sebelumnya, dalam Dokumen Buku Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 disebutkan subsidi PSO dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp7.960,1 miliar (Rp7,9 triliun). Lebih rinci lagi, anggaran belanja Subsidi PSO tahun anggaran 2025 yang dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4.797,1 miliar (Rp4,79 triliun) untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek.

Menariknya ada poin dimana penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek. Dengan perubahan skema subsidi berbasis NIK, artinya tidak semua masyarakat bisa menerima layanan KRL dengan harga yang murah seperti sekarang.

“Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek,” sebut dokumen tersebut dikutip, Kamis (29/8/2024).

Sebagai catatan tarif KRL Jabodetabek belum naik sejak 2016. Adapun skema tarifnya yaitu sebesar Rp 3.000 untuk 25 kilometer (km) pertama dan ditambah 1.000 untuk setiap 10 kilometer.

Kondisi industri tekstil di dalam negeri ternyata semakin tertekan.Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada bulan Agustus 2024 melanjutkan level ekspansi di 52,40. IKI tersebut tidak berbeda dari posisi di bulan Juli 2024.

Namun lebih rendah jika dibandingkan Agustus 2023 lalu yang nilai IKI-nya tercatat di level 53,22. Artinya, terjadi perlambatan sebesar 0,82 poin.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menyebutkan, dari 23 subsektor yang dihitung, ada 20 subsektor yang berada di level ekspansif. Dengan kontribusi PDB-nya tercatat mencapai 94,6% terhadap PDB Pengolahan Nonmigas Triwulan II tahun 2024.

Sementara, 3 subsektor lain mengalami kontraksi. Ketiga subsektor itu memiliki kontribusi terhadap PDB Industri Pengolahan Nonmigas Triwulan II tahun 22024.

Ketiga subsektor tersebut adalah industri tekstil, industri kertas dan barang kertas, serta industri pengolahan lainnya.

“Industri tekstil masih kontraksi di bulan Agustus 2024. Industri tekstil kontraksi 3 bulan berturut-turut, sejak diberlakukannya Permendag No 8/2024,” kata dalam tayangan Rilis IKI Agustus 2024 di akun Youtube Kemenperin, Kamis (29/8/2024).

Kondisi Nyata Industri TPT RI

Hal itu pun dibenarkan oleh pengusaha tekstil di dalam negeri.

“Kondisi sekarang kalau laporan dari Juli justru anjlok. Ada yang mengurangi produksi, di garmen, semuanya. Otomatis kalau garmen turun IKM berdampak ke hulu,” kata Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja ditemui usai Trade Corner Special Dialogue CNBC Indonesia di gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Terpukulnya industri tekstil diakui sudah terjadi dalam beberapa waktu terakhir akibat gempuran produk impor ilegal. Upaya untuk membuat industri sedikit bernafas dengan kebijakan pemerintah yang pro dengan industri.

“Kebetulan di tekstil terdampak, terpukul karena impornya. Karena itu, nontariff barrier memang mendesak dilakukan, selain yang tariff barrier seperti antidumping dan safeguard (tindakan pengamanan perdagangan). Kita juga harap pemberlakuan BMTP (bea masuk tindakan pengamanan) untuk pakaian jadi segera diperpanjang dan berlaku, karena akan berakhir November ini,” kata Jemmy.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengonfirmasi PDIP akan mengusung Tri Rismaharini sebagai bakal calon gubernur Jawa Timur 2024. Hal itu dikonfirmasi Said kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Mulanya, Said ditanya wartawan perihal bakal cagub yang diusung PDIP di tiga provinsi di Pulau Jawa, yaitu Anies Baswedan (Jakarta), Ono Surono (Jawa Barat), dan Tri Rismaharini (Jawa Timur).

“Kalau Jawa Timur Ibu Risma Insya Allah confirmed,” kata Risma.

Kendati demikian, Said belum dapat memastikan sosok pendamping Risma.

“Wakilnya masih dalam proses pembicaraan untuk sampai pada tahap menjadi cawagub mendampingi Ibu Risma,” ujarnya.

Lebih lanjut, Said mengatakan, pembicaraan dilakukan dengan berbaik pihak dalam konteks Pilgub Jatim 2024, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“PKB iya, para alim, para kiai para tokoh masyarakat, kan gak bisa inward looking berbicara di internal terus menerus. Kita memerlukan berbagai elemen masyarakat untuk diajak bicara,” kata Said.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis subsidi tepat sasaran rencananya akan diberlakukan mulai 1 Oktober 2024 ini.

Pada awal bulan September, pemerintah akan mensosialisasikan perihal kriteria kendaraan mana saja yang berhak menggunakan BBM subsidi seperti BBM Pertalite dan Solar subsidi.

“Ya, memang ada rencana (1 Oktober) begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas,” terang Menteri Bahlil usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR, Selasa (27/8/2024).

Sayangnya, Menteri Bahlil belum mau mengungkapkan kendaraan-kendaraan mana saja yang tidak berhak menggunakan BBM subsidi tersebut. Yang terang, aturan mengenai pengguna BBM subsidi itu akan mengikuti Peraturan Menteri (Permen) ESDM.

Sementara, berdasarkan informasi yang diterima CNBC Indonesia, kelak yang tidak bisa menggunakan BBM subsidi untuk jenis solar ditentukan berdasarkan Cubicle Centimeter (CC) mesin 2.000 dan BBM Pertalite di atas 1.400 CC. “Nanti dibahas, saya belum bisa bicara detail itu,” tutup Menteri Bahlil.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana menegaskan, aturan mengenai kriteria pengguna BBM subsidi sedang dikebut untuk diselesaikan.

“Nanti diumumin lah persisnya. Ya kalau regulasinya selesai, kita implementasikan. Kalau sekarang ngomong, regulasinya nanti nggak selesai, kita ngebut duluan,” kata dia ditemui di Gedung Kementerian ESDM, pada pekan lalu, Jumat (23/8/2024).

Yang terang, Dadan memastikan bahwa kriteria pengguna BBM subsidi tepat sasaran masih sama seperti di dalam draf aturan sebelumnya. Adapun, di dalam draf aturan sebelumnya, salah satu kriteria pembatasan yang diusulkan yakni berdasarkan kapasitas mesin mobil, di mana kendaraan yang berhak mengisi BBM Pertalite yaitu untuk mobil di bawah 1.400 CC dan untuk motor di bawah 250 CC.

“Ya kita hasilnya dari rapat menko ya, semua tidak ada yg berubah di situ,” kata Dadan.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) menyatakan akan mempertahankan rasio pembayaran dividen dari laba tahun buku 2024 tetap pada kisaran 70%-80% dari laba bersih.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom Heri Supriadi mengatakan perseroan akan menyeimbangkan dividend per share dengan kebutuhan ekspansi dan investasi Telkom, kinerja perusahaan, serta kondisi pasar serta aspirasi pemegang saham.

“Kami selalu memberikan guidance dividend pay-out ratio kami adalah berkisar antara 70% sampai 80% dari laba bersih. Kami fokus untuk mempertahankan kenaikan dividend per share,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (26/8).

Adapun Telkom Indonesia (TLKM) membagikan dividen tunai dari laba bersih tahun buku 2023 sebesar 72% dari laba bersih atau sejumlah Rp 17,68 triliun atau Rp178,5 per saham. Laba bersih sepanjang tahun 2023 sebesar Rp 24,5 triliun.

Sementara, sisa laba bersih dibukukan sebagai laba ditahan sebesar 28% dari laba bersih atau sejumlah Rp 6,87 triliun.

Dividen yang akan diberikan berdasarkan jumlah saham yang telah dikeluarkan per tanggal rapat, yaitu sebanyak 99.062.216.600 saham.

Adapun pembayaran dividen kepada Negara Republik Indonesia sebesar Rp 9,21 triliun disetorkan ke rekening kas umum negara.

Sebagai informasi, laba bersih TLKM pada semester I sebesar Rp11,761 triliun pada semester I 2024. Laba tersebut turun 7,8% dibanding periode sama tahun lalu yang mencapai Rp12,756 triliun.

Dengan demikian laba per saham dasar juga ikut turun ke level Rp118,72 per saham pada akhir Juni 2024, sedangkan akhir Juni 2023 berada di level Rp128,77 per saham.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara resmimemberikan rekomendasi kepada Jenderal TNI (Purn.) Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada Serentak 2024.

Momen itu terjadi dalam agenda “Pengumuman Bakal Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tahap 3” yang diselenggarakan di kantor DPP PDIP, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).

“Dari Jawa Tengah, Jenderal TNI (Purn.) Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi,” ujar Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Andika merupakan mantan Panglima TNI, sedangkan Hendrar saat ini menjabat sebagai kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sebelumnya, Hendrar menduduki posisi sebagai wali kota Semarang.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, pengurus DPP PDIP, dan bakal calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah di tanah air.

Sementara pasangan bacagub dan bacawagub lainnya yang diusung DPP PDIP adalah sebagai berikut:

a. Banten: Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi
b. Gorontalo: Hamzah Isa-Abdurrahman Abubakar Bahmid
c. Nusa Tenggara Timur: Yohanis Fransiskus Lema-Jane Natalia Suryanto
d. Kalimantan Utara: Andi Sulaiman-Andri Partono
e. Sulawesi Utara: Steven Kandou-Alfret Denny Djoike Tuejeh

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PPU-XXII/2024. Untuk itu, KPU tengah menyiapkan revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Adapun pasal yang akan direvisi yaitu Pasal 15 PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Dalam pasal tersebut diatur syarat berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih.

Pasal tersebut akan diubah dengan Putusan MK Nomor 70/PPU-XXII/2024 yaitu batas usia minimum calon gubernur tetap 30 tahun dan calon wali kota/bupati tetap 25 tahun, saat ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon.

“Pemenuhan usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).

Mengutip detik.com, selain mengubah isi dalam Pasal 15 UU Nomor 8 Tahun 2024, KPU juga mengubah formulir pernyataan calon dalam lampiran PKPU tersebut. Lalu KPU Pusat akan mengirimkan surat edaran tersebut kepada jajarannya di KPU daerah untuk melaksanakan pendaftaran paslon dengan pedoman aturan MK. Pengumuman pendaftaran paslon akan dilakukan pada 24-26 Agustus 2024.

“Kita semua memastikan bahwa KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dalam memedomani peraturan pendaftaran calon kepada daerah yang akan dimulai 27-29 Agustus,” sebutnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan pelaksanaan skema iuran batu bara perusahaan tambang melalui Mitra Instansi Pengelola (MIP) menunggu lampu hijau dari Presiden Joko Widodo.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menjelaskan, saat ini semua Kementerian terkait sudah memberikan paraf di dalam draft Peraturan Presiden (Perpres) yang nantinya mengatur terkait kegiatan pemungutan dan penyaluran dana kompensasi batu bara. “Iya, tapi kan perpresnya belum ditandatangani. Tapi udah diparaf nih sama semua (menteri),” kata Dadan di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (23/8/2024).

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyampaikan pelaksanaan pungutan iuran batu bara perusahaan tambang melalui Mitra Instansi Pengelola (MIP) cukup penting untuk segera dijalankan.

Asisten Deputi Pertambangan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Tubagus Nugraha membeberkan skema iuran ini dibutuhkan guna mengatasi masalah disparitas harga batu bara di pasar internasional dengan harga Domestic Market Obligation (DMO).

Terlebih, apabila berkaca pada tahun 2022 lalu, pasokan batu bara untuk sejumlah pembangkit PLN sempat mengkhawatirkan. Ini terjadi lantaran para penambang batu bara lebih memprioritaskan ekspor ketimbang memasok kebutuhan dalam negeri lantaran harga jualnya lebih bagus.

“Pasca pengalaman kita di awal tahun 2022, kita agak babak belur nih, pembangkit-pembangkit ini terkait dengan pasokannya gitu. Jadi kuncinya adalah bagaimana kemudian pasokan batu bara untuk kepentingan domestik, khususnya untuk kelistrikan umum itu bisa aman,” ujar dia dalam acara Closing Bell CNBC Indonesia, Selasa (13/8/2024).

Tubagus menyadari negara saat ini sangat bergantung kepada batu bara lantaran komoditas ini telah menjadi salah satu sumber devisa. Namun di satu sisi, batu bara juga dibutuhkan sebagai sumber energi domestik.

“Kuncinya ini after 2022 di awal tahun itu, maka mekanisme ketahanan energi itu menjadi penting untuk pasokan dalam negeri,” ujarnya.

Oleh sebab itu, setidaknya terdapat tiga persoalan yang saat ini menjadi fokus pemerintah pasca kejadian 2022 lalu. Pertama tidak semua spesifikasi batu bara yang diproduksi oleh para penambang cocok digunakan untuk pembangkit listrik dalam negeri.

Kedua, terdapat disparitas harga antara harga dalam negeri dengan harga internasional. Ketiga mekanisme denda dan kompensasi yang selama ini diimplementasikan kurang cukup untuk kemudian membentuk sebuah kepatuhan yang berkelanjutan bagi para pelaku usaha.

“Nah ini concern-concern itu kemudian kita mencari solusi yang lebih tepat, lebih berkelanjutan, dan memang di satu sisi lebih fairness gitu, lebih berkeadilan, dan dari sisi beban fiskal pun jangan sampai ini menjadi tambahan beban fiskal bagi negara,” kata dia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyetujui rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) Lapangan Geng North Wilayah Kerja North Ganal, Lapangan Gehem Wilayah Kerja Ganal dan Wilayah Kerja Rapak (North Hub Development Project Selat Makassar).

Persetujuan tersebut tertuang dalam Surat Menteri ESDM Nomor : T-351/MG.04/MEM.M/2024 sebagai jawaban atas surat Kepala SKK Migas nomor SRT-0318/SKKIA0000/2024/S1 perihal Rekomendasi POD North Hub Development Project Selat Makassar Wilayah Kerja North Ganal, Wilayah Kerja Ganal dan Wilayah Kerja Rapak.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro menjelaskan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Hulu Migas, maka persetujuan POD Lapangan Pertama Geng North WK North Ganal, Lapangan Gehem WK Ganal dan WK Rapak menjadi kado terbaik pada perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia.

“Pemberian persetujuan POD pada proyek PSN Hulu Migas tersebut terhitung cepat karena sejak penemuan giant discovery Geng North di Oktober 2023, maka dalam waktu 10 (sepuluh) bulan POD nya sudah disetujui. Ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan produksi migas dan implementasi salah satu strategi yaitu mengkonversi sumber daya (resource) ke produksi”, ujar Hudi, Jumat (23/8/2024).

Lebih lanjut, Hudi menyampaikan bahwa upaya-upaya percepatan yang dilakukan oleh SKK Migas dalam penyelesaian POD ini, sebagai wujud pelaksanaan arahan Presiden untuk terus melakukan reformasi birokrasi salah satunya dengan mempercepat proses di industri hulu migas.

“Persetujuan POD Lapangan Pertama Geng North WK North Ganal dan Lapangan Gehem WK Ganal dan WK Rapak diharapkan dapat semakin meningkatkan gairah investasi di sektor hulu migas karena Pemerintah dan SKK Migas terus melakukan upaya-upaya untuk dapat meningkatkan daya saing investasi industri hulu migas di Indonesia,” kata Hudi.

Hudi membeberkan bahwa dengan persetujuan POD ini, maka akan ada investasi raksasa yang masuk ke Indonesia dengan perkiraan biaya investasi (di luar sunk cost) sebesar US$ 11,84 miliar dan biaya operasi (termasuk biaya ASR, PPN dan PBB) sebesar US$ 5,64 miliar atau total keseluruhan investasi sebesar US$ 17,49 miliar atau sekitar Rp 280 triliun (kurs US$ = Rp 16.000).

Adapun untuk total sunk cost WK North Ganal dan WK Rapak ditetapkan sebesar US$ 859 juta. “Investasi Rp 280 triliun tentu sangat besar karena 2,5 kali lebih besar daripada investasi kereta cepat Jakarta Bandung yang sekitar Rp 112 triliun”, ujarnya.

Sementara itu, potensi pendapatan secara keseluruhan (gross revenue) diperkirakan akan mencapai sekitar US$ 39,45 miliar atau setara dengan Rp 631 triliun.

Dari pendapatan tersebut alokasi bagian Pemerintah sebesar US$ 12,99 miliar atau setara dengan Rp 208 triliun atau sekitar 31,5% dari gross revenue. Adapun bagian kontraktor adalah US$ 8,12 miliar atau sekitar 19,7% dari gross revenue, dan biaya cost recovery sebesar US$ 18.336 juta atau sekitar 44,4%.

“Sesuai persetujuan dalam POD tersebut, minimal nantinya penerimaan negara sekitar Rp 208 triliun, SKK Migas akan melakukan pengawasan dan kontrol semaksimal mungkin agar cost recovery bisa lebih diefisienkan, agar penerimaan negara dapat didorong lebih besar lagi. Ini tentu akan mendukung program pembangunan dan mendukung upaya peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar Hudi.

Terkait dukungan bagi pemenuhan kebutuhan energi untuk domestik, Hudi menegaskan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan dalam menghitung keekonomian POD tersebut telah memperhatikan kemanfaatannya bagi dalam negeri, seperti harga gas pipa ditetapkan sebesar US$ 6/MMBTU.

“Kami berharap Pemerintah dapat mendorong tumbuhnya industri dalam negeri yang membutuhkan gas khususnya di kawasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, sehingga potensi yang ada bisa dimanfaatkan. Sehingga nilai tambah yang diperoleh negara akan semakin besar. Pasokan gas di wilayah ini nantinya akan sangat besar dan dapat memenuhi kebutuhan industri pengguna gas,” ujarnya.

https://slots-kas138.store/